Wednesday, February 11, 2009

Fenomena Ponari: Kepercayaan dan Harapan yang Dibawanya

Di berbagai pemberitaan media elektronik hari ini, muncul berita ternyata Ponari pergi berobat ke rumah sakit di kotanya. Menurut dokter yang di wawancara, Ponari kelelahan… Ya, Ponari, bocah berumur 9 tahun yang baru kelas 4 SD itu, yang diyakini mampu menyembuhkan beragam penyakit, ternyata bisa juga sakit dan perlu pengobatan dokter.

Tetapi sakitnya Ponari, tidak menyurutkan ribuan orang yang rela mengantri berjam-jam, bahkan berhari-hari. Tidak itu saja, mereka juga tidak surut, meskipun antrian itu telah menyebabkan setidaknya 4 orang terenggut nyawanya karena kelelahan mengantri dan berdesakan. Aparat dan polisi tidak mampu mencegah mereka.

Seperti biasa, fenomena ini tentu mengundang perdebatan, bahkan polemik. Ada yang berkomentar, layanan kesehatan sudah tersedia di mana-mana. Bagi mereka yang tidak mampu toh layanan kesehatan sudah digratiskan. Bahkan, bisa dirujuk ke tingkat provinsi dan nasional dengan gratis pula, seandainya layanan di daerahnya tidak mampu mengatasi. Lantas, kok masih banyak yang rela mengantri demi mengharapkan kesembuhan dari kesaktian seorang anak dukun kecil? Ada yang berkomentar, itulah gambaran tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat kita, masih percaya pada mistik dan takhyul. Ada pula yang menyatakan itu sudah kultur, sulit untuk diberantas (seperti korupsi aja). Ada pula yang berkomentar seram, itulah gambaran masyarakat kita yang sedang “sakit,” sehingga kebingungan dan akhirnya percaya dengan yang “aneh-aneh.”

Bagi saya, fenomena Ponari itu menarik dilihat dari tingkat “kepercayaan” dan “harapan.” Persoalan layanan kesehatan mungkin tidak sesederhana dengan persoalan menyediakan layanan gratis, yang seolah-olah telah menuntaskan persoalan akses terhadap layanan kesehatan. Kepercayaan dan harapan menjadi mengemuka karena mereka yang mengantri datang tidak dari kota Ponari saja di Jombang, tetapi dari kota lain, jadi sesungguhnya mereka “mampu” juga untuk mengeluarkan uang, apa pun dan bagaimana pun caranya, demi pengobatan penyakitnya.

Persoalan kepercayaan dan harapan, secara tidak kentara, ditunjukan juga oleh mereka yang “berada” dan dianggap lebih berpendidikan. Bukan berita yang aneh, mereka yang berpunya dan tipis kepercayaannya, pasti dengan segala upaya akan pergi berobat ke luar negeri untuk menyembuhkan penyakitnya. Mereka yang kepercayaannya setengah-setengah, masih mau mencoba layanan dalam negeri, tapi mereka pun pergi ke rumah sakit swasta berlabel “internasional,” yang mulai tumbuh di perkotaan. Label “internasional” itu entah pula siapa yang memberikannya, meskipun ada rumah sakit yang memang merupakan kerjasama dengan asing. Bagaimana maraknya layanan kesehatan asing atau berbau asing, bisa kita lihat iklannya di majalah-majalah, baik majalan berita atau gaya hidup. Mereka bahkan beramai-ramai membuat advertorial dalam bentuk sisipan. Kalau pun masih ada kemampuan tapi pas-pasan, ya mencoba rumah sakit swasta.

Nah, lantas bagaimana dengan mereka yang memang mendapatkan layanan kesehatan dengan memanfaatkan kegratisan? Bagi mereka yang jelas-jelas menggunakan kartu miskin, ya mau gak mau menerima layanan gratis, apa adanya. Meskipun begitu, mereka toh tidak begitu percaya juga. Beberapa orang pengantri di rumah Ponari yang diwawancara TV mengatakan mereka sudah mendapatkan layanan kesehatan modern. Ada yang memang memang membayarnya, ada yang memanfaatkan layanan gratis. Tetapi, harapan kesembuhan, tidak mereka peroleh. Nah, mereka bersedia berjejalan mengantri, berjam-jam, bahkan berhari-hari dari tempat yang jauh pula, karena pada Ponari ada secercah harapan. Harapan yang di bawa Ponari mirip-mirip dengan harapan yang masih dipercayai akan dibawa oleh Ratu Adil, yang entah kapan akan datangnya.

Kok harapan diletakkan pada hal yang tidak rasional? Itu bisa terjadi karena mereka kehilangan kepercayaan pada hal-hal yang rasional. Kita hentikan pembahasan di sini. Mari kita lihat persoalan lain.

Meskipun belum melakukan dengan metodologi yang benar, tapi coba perhatikan pemberitaan di berbagai media cetak, elektronik dan lain-lain. Saya bisa pastikan materi berita tertentu hampir berulang setiap tahun. Sekitar bulan Desember sampai Februari, hampir dipastikan kita akan mendapatkan porsi besar pemberitaan mengenai banjir yang melanda berbagai daerah, dan berbagai dampak yang ditimbulkan seperti wabah penyakit meningkat, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok (akibat truk-truk pengangkut mengalami kemacetan di jalan), kenaikan kecelakaan lalulintas, terutama sepeda motor karena jalan penuh lubang, dan keterlambatan kereta api karena bantalan rel tergerus banjir. Berita itu hampir berulang setiap tahun dan sepertinya luas wilayah yang terkena banjir bukan berkurang, tetapi malah meluas.

Itu masih belum seberapa, karena banjir masih merupakan kombinasi antara akibat ulah manusia dan “kehendak alam.” Tetapi, ada pula persoalan yang jelas-jelas akibat ulah manusia, tetapi berulang-ulang terjadi, karena tidak pernah tuntas diselesaikan atau diantisipasi penyelesaiannya. Lihat saja berita mengenai kelangkaan dan antrian bensin, minyak tanah,dan gas, dan kekurangan pasokan listrik, misalnya. Belum lagi persoalan kemacetan lalu lintas di kota besar, yang kini merambah ke kota-kota sekitarnya. Ah, masih banyak lagi deh.

Bayangkan, Jakarta, ibukota negara kita tercinta, tidak pernah bisa mengatasi banjir. Penyelesaian banjir Jakarta masih berkutat pada pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT), yang celakanya bukan perencanaan baru. Tetapi perencanaan pada zaman Hindia Belanda, ketika penduduk Jakarta masih sepersepuluhnya. Persoalan BKT pun masih itu-itu juga, masalah anggaran dan pembebasan lahan. Celakanya, sebagai contoh, mereka yang menjadi pengungsi karena kebanjiran ya itu-itu juga. Mereka yang tidak mampu memindah tempat tinggalnya ke lokasi lain yang jauh dari bantaran sungai. Kenestapaan mereka menghadapi banjir, bukan dengan berpindah tempat tinggal. Itu tidak mungkin mereka lakukan. Kalau pun mereka mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak dan mencukupi, mungkin mereka butuh menabung lebih dari sepuluh tahun untuk sekadar memiliki tempat tinggal berukuran 21 meter persegi di lokasi yang jauh dari bantaran kali. Ketiadaan harapan itu akhirnya mereka tanggapi dengan kesiap-siagaan mereka untuk bisa memindahkan barang-barang milik mereka yang segitu-gitunya, ke tempat yang mungkin tidak akan dijangkau oleh air banjir.

Tapi, banjir Jakarta bukan hanya disebabkan mereka yang tinggal di bantaran kali. Lihat saja, akses ke Bandara Sukarno-Hatta di Cengkareng yang sudah beberapa kali kebanjiran. Apakah banjir itu karena salah perencanaan di awal pembangunan bandara itu? Kalau sudah diperhitungkan dengan baik, kenapa jalan tol akses Bandara bisa tergenang? Apakah teknologi konstruksinya yang tidak kokoh membuat jalan itu jadi mengalami penurunan? Ataukah karena ada kegiatan pembangunan kawasan mewah di utara tol Bandara yang jelas-jelas melanggar lingkungan , sehingga Jakarta kehilangan hutan bakau yang bisa menahan arus rob dari laut di sekitar Bandara, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyebabkan pergeseran tanah yang mengakibatkan tol Bandara mengalami penurunan?

Dikotomi kelas ekonomi dan sosial ternyata tidak relevan. Hampir semua kelas dan kalangan turut berperan dalam berbagai persoalan yang muncul. Tetapi celakanya, masing-masing berusaha mengatasi persoalan sendiri-sendiri, dengan kemampuan, cara, dan gayanya sendiri-sendiri. Yang berpunya dengan cara dan gayanya sendiri, begitu juga yang kebanyakan dengan cara dan gayanya sendiri. Lihat misalnya, setiap banjir banyak wartawan media yang sering bertanya kepada korban banjir, mereka yang tidak berpunya itu, “mengapa tidak pindah rumah?” Dan jawabannya itu-itu juga. “Ah sudah biasa.” Paling sesekali ditimpali, “Cuma sekarang banjir datangnya lebih cepat dari kemarin-kemarin.” Atau, “yah kita gak mampu beli rumah di tempat lain.” Jawaban senada, diberikan juga oleh mereka yang mengantri di rumah Ponari. “Habis udah berobat ke mana-mana gak sembuh-sembuh. Yah coba-coba barangkali bisa sembuh. Gak sembuh total juga gak apa-apa, tapi mungkin bisa ringan sedikit penyakitnya.”

Persoalan utama yang harus segera dibenahi adalah mengembalikan kepercayaan terhadap sistem berbangsa dan bernegara. Pulihnya kepercayaan hanya bisa diraih oleh tumbunya harapan di kalangan masyarakat. Dalam kasus Ponari, harapan tumbuh karena sudah ada bukti, meskipun hanya satu-dua. Nah, dalam berbangsa dan bernegara, harapan akan tumbuh jika kita bisa setidaknya memfokuskan untuk mengatasi satu atau dua persoalan kronis yang menahun, yang selalu kita hadapi. Itu semua memerlukan kesungguhan dan kesistematisan dalam bekerja dari semua elemen bangsa. Seluruhnya! Tidak peduli itu eksekutif, legislatif atau Yudikatif. Tidak peduli, apakah aparat pusat, provinsi, kabupaten/ kota atau aparat kelurahan. Pokoknya, semuanya.

Masak sih, kita bangsa sebesar ini tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan keseharian yang kerap datang berulang-ulang? (Kadang-kadang dengan miris saya berpikir, jangan-jangan ini asal mula dari peribahasa, “Keledai saja tidak pernah terantuk batu dua kali.”)Saya yakin kita bisa menyelesaikannya, asal dari awal kita semua memang sadar, kita perlu bekerja bersama-sama dengan lebih erat, lebih sungguh-sungguh, lebih terfokus dan sistematis disertai prioritas yang mengutamakan kemaslahatan bersama sebagai sebuah masyarakat, bangsa dan negara.

Semoga !!!

Wednesday, January 28, 2009

Perang Iklan Pemilu Kian Sengit dan Menarik... : PD vs PDI-P

Rupanya, pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati SP dalam pembukaan Rakernas di Solo, Selasa, 27/1, tentang permainan yoyo, tidak hanya mendapat tanggapan sengit dari jubir kepresidenan Andi Malarangeng.
Hari ini, Partai Demokrat beriklan satu halaman penuh di hal 13 Harian Kompas (yang kebetulan saya baca).
Di antara berbagai klaim yang dikemukakan Partai Demokrat, dalam klaim "Apa yang turun?", ada beberapa hal yang menarik perhatian: (saya salin dan kutip dengan sebenar-benarnya bunyi iklan itu)
1) Angka pengangguran terus berkurang, 9.9% pada tahun 2004 menjadi 8.5% pada tahun 2008. (Sumber: Badan Pusat Statistik)
2) Angka kemiskinan semakin menurun, 16.7% pada tahun 2004 menjadi 15.4% pada tahun 2008. (Sumber: Badan Pusat Statistik)
3) Anggaran program-program pro-rakyat naik 3x lipat seperti BLT, BOS, Beasiswa, Jamkesmas, PNPM Mandiri dan KUR tanpa agunan tambahan, Rp 19 triliun tahun 2004 naik menjadi Rp 58 triliun tahun 2008. (Sumber Badan Pusat Statistik)
4) Penghasilan rakyat meningkat 18% pada tahun 2008 dibandingkan tahun 2004. (Sumber: Badan Pusat Statistik, PDB per kapita)
Tetapi ternyata, pada hari ini, juga di Harian Kompas, PDI-P beriklan di hal. 4, di antaranya berbunyi: (juga, saya salin dan kutip dengan sebenar-benarnya bunyi iklan itu)
...
3. Kesenjangan ekonomi semakin lebar**
4. Pemerintah gagal penuhi target menurunkan kemiskinan dan pengangguran***
** Kesenjangan kaya dan miskin bertambah lebar diukur dari Gini Ratio dari 0.32 (2004) menjadi 0.36 (2007) dan diprediksi bertambah buruk lagi di tahun 2008
*** Janji pemerintah di Peraturan Presiden RI No. 07/2005 tak tercapai, diuji dengan data BPS 2004-2008:
Jumlah kemiskinan saat ini 15,4% (34,96 juta jiwa), padahal pemerintah BERJANJI menurunkan hingga 8,2% (18,19 juta jiwa) di tahun 2009.
Jumlah pengangguran saat ini 8,5% (9,43 juta jiwa), meleset jauh dari JANJI pemerintah untuk menurunkan hingga 5,1% (5,65 juta jiwa) di tahun 2009.
Menarik juga kedua iklan yang menggunakan data yang sama, tetapi dengan cara pandang berbeda.
Nah lho...

Friday, January 23, 2009

Perlukah Penurunan Harga BBM Dianggap Prestasi?

Sore ini di Liputan 6 SCTV, ada pembahasan antara SCTV, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan, dan Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo tentang apakah klaim turunnya harga BBM tiga kali berturut-turut merupakan sebuah prestasi???

Saya kira pembahasan itu, sebagaimana iklannya, kelupaan dengan asumsi-asumsi yang mendasari pengelolaan BBM di Indonesia.

Pertama, bukankah sejak BBM dinaikan pada pertengahan 2005, pemerintah selakukan menekankan bahwa perhitungan harga BBM dalam negeri didasarkan pada kuotasi harga MOPS di pasar Singapura. Jika asumsi ini kita anggap benar (meskipun mungkin saja ada pihak yang tidak setuju), maka pemerintah telah mengakui bahwa BBM itu adalah komoditas. Dan layaknya komoditas, seperti juga komoditas CPO, kacang kedele, karet, kopi, dan lain-lain, pergerakan harganya akan tergantung pada suplai dan deman di pasar internasional.

Kalaupun pergerakan harga internasional tidak langsung mendorong kenaikan harga domestik, maka itu lebih disebabkan oleh kebijakan subsidi. Seberapa besar subsidi akan dikucurkan untuk bisa menahan pergerakan harga. Bukankah itu alasan yang selalu dikemukakan ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM.

Persoalannya, bagaimana besaran subsidi BBM ditetapkan? Besaran subsidi yang dikucurkan sesuai dengan yang telah dianggarkan dalam APBN, yang merupakan hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR. Begitu pula yang terjadi dengan penurunan harga BBM. Bukankah penurunan harga BBM tidak dilakukan serta merta ketika harga minyak bumi dunia turun, tetapi sepertinya ditunggu sampai anggaran subsidi yang sebelumnya pernah dihabiskan untuk menalangi selisih kenaikan harga minyak bumi dunia dengan harga BBM domestik yang belum dinaikan, bisa sedikit impas (alasannya untuk jaga-jaga seandainya terjadi kenaikan lagi). Lagi-lagi alasan itu demi APBN yang merupakan hasil pembahasan DPR dan pemerintah.

Jadi, patutkah itu diklaim sebagai prestasi, sementara kita melupakan asumsi-asumsi yang digunakan ketika menaikkan harga BBM???

Saya kira pemerintah bisa dianggap berprestasi, jika saat harga BBM dinaikan dan kita menghadapi masalah ketahanan energi, pemerintah bisa melakukan:

1) meningkatkan lifting minyak bumi sampai di atas 1 juta bph (menurut pak Purnomo Yusgiantoro, teori energi ekonomi: ketika harga minyak bumi naik, maka alur investasi akan mengarah ke sektor hulu [karena harga yang tinggi memberi insentif untuk meningkatkan suplai minyak bumi], sementara ketika harga minyak bumi turun, maka investasi akan mengarah ke sektor hilir [turunnya harga lebih disebabkan oleh suplai berlebihan, sehingga tidak ada insentif untuk eksplorasi dan eksploitasi, tetapi lebih diupayakan memanfaatkan kelebihan untuk industri petrokimia dan yang terkait untuk meningkatkan demand]). Pertanyaannya, apakah ini terjadi ketika harga minyak bumi dunia sedang tinggi pada periode 2005-2008?

2) mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian minyak bumi:

a) apakah konsumsi minyak bumi kita bisa ditekan selama periode harga tinggi? Sepertinya, pola konsumsi kita tidak pernah berubah.

b) apakah konversi penggunaan minyak bumi ke bahan bakar lain yang sama-sama fuel fosil sudah berhasil? Bukankah banyak masyarakat yang kesal, setelah tidak bisa menggunakan minyak tanah, mereka malah harus mengantri berhari-hari tanpa kepastian, hanya untuk mendapatkan gas elpiji 3kg?

c) lantas bagaimana dengan rencana mengembangkan biofuel (biosolar dengan campuran kelapa sawit atau jarak, atau bioetanol dengan campuran singkong atau tebu)? Sepertinya, tidak pernah terdengar lagi?

d) bagaimana pula dengan sumber-sumber energi baru dan terbarukan lain yang masih banyak dipunyai Indonesia, mulai energi air, angin, matahari dan sebagainya. Kalau pun tidak bisa digunakan sebagai energi primer, sumber-sumber itu bisa menjadi penggerak untuk menghasilkan energi sekunder, yang pada gilirannya mengurangi konsumsi energi primer, terutama yang berasal dari fossil fuel. Pemerintah cukup memfasilitasi segelintir pihak yang telah mulai berkiprah mengembangkan pemanfaatannya, baik dengan memfasilitasi pendanaan maupun dengan penataan kelembagaan dalam penyediaan dan penyalurannya.

Pemerintah juga bisa berprestasi, jika ketika harga BBM diturunkan, pemerintah bisa mengendalikan harga-harga yang kemarin-kemarin naik karena harga BBM dinaikan!!! Buktinya, Organda saja sampai hari ini masih ngeyel tidak mau menurunkan tarif. Persoalannya, menurut saya, bukan terletak pada memaksa Organda agar menurunkan tarif!!! Tetapi yang perlu dilakukan adalah menata sektor transportasi secara keseluruhan. Pertama, melalui penataan dan penyediaan sistem transportasi masal. Tetapi untuk sektor yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, sepertinya sukar dilakukan. Contohnya, pemerintah sepertinya tidak mampu membantu menyediakan fasilitas pendanaan yang kurang dari sepuluh triliun untuk membangun sistem transportasi masal di Jakarta. Padahal, kalau kita ingat-ingat, pemerintah langsung siap siaga menyediakan dana untuk mengatasi krisis perekonomian dan perbankan, sebagaimana pernah terjadi pada krisis 1997 (bayangkan Rp650 Triliun digunakan untuk bailout para konglomerat Indonesia, yang hanya bisa ditarik kembali lewat BPPN, paling banyak 25-30% atau sekitar Rp435 Triliun lenyap begitu saja...

Kalaupun tidak bisa menyediakan angkutan masal, bisa saja pemerintah menyediakan fasilitas pembiayaan kredit yang bisa meringankan para pemilik sarana transportasi, sehingga mereka tidak perlu hanya bisa menyalurkan risiko bisnisnya kepada para pengemudi bis, angkot dan moda transportasi lain, atau bentuk subsidi lain berupa keringanan bea masuk untuk suku cadang dlsb. Ada banyak cara bisa dilakukan sih, kalau mau.

Bayangkan, berapa triliun rupiah yang bisa dihemat dan dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian, seandainya sektor transportasi tertata. Sehingga, kemacetan bisa dikontrol dan pembangunan infrastruktur jalan bisa dilakukan tanpa tergesa-gesa (melainkan ditata dengan baik).

Sepanjang tarif transportasi tidak bisa dikendalikan, ya sepanjang itu pula harga-harga barang lain yang pernah naik mengikuti kenaikan harga BBM, tidak akan pernah turun... Lantas, di mana prestasinya?

Perdebatan masih akan panjang lebar lagi... karena masih banyak yang perlu dibenahi.... Saya kuatir kita tidak pernah bisa melakukan penataan mendasar, sehingga kita akan terantuk batu mengalami masalah yang sama berulang-ulang... seperti halnya, antrian gas, bensin, minyak tanah dlsb yang terjadi sepanjang waktu dalam 3-4 bulan terakhir (kalaupun sepertinya teratasi di satu wilayah, muncul masalah yang sama di wilayah lain)....

Wallahu alam

Monday, January 19, 2009

Barack Obama 08 vs Indonesia 09

2009... Indonesia akan merayakan pesta demokrasi, hampir setahun penuh, sedari Maret saat kampanye dimulai sampai 20 Oktober ketika Presiden terpilih dilantik...

Hari ini, 20 Januari, warga Amerika (dan mungkin warga dunia) sedang merayakan kemenangan seorang Barack Obama menjadi Presiden ke 44 negara adidaya... Merayakan kemenangan American Dream... bisa menjadi apa saja yang diimpikan warganya... (be all you can be, begitu slogan Angkatan Darat AS untuk menarik para pelamarnya).

Mengesampingkan semua persyaratan dan asumsi yang harus dipenuhi, proses reformasi di Indonesia telah memungkinkan, seorang warga biasa di Indonesia untuk menapaki tangga mobilisasi vertikal melalui jalur politik yang kian liberal... di semua tingkatan... mulai dari anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi sampai DPR dan DPD, mulai dari menjadi Bupati/Walikota, Gubernur, berbagai jabatan politik tingkat nasional, sampai Presiden.

Tetapi proses reformasi masih menyisakan pekerjaan rumah besar di bidang lain... Ekonomi. Kita mengenal ungkapan, "memperluas kesempatan berusaha... memperluas kesempatan kerja... dan lain sebagainya. Tetapi, pada kenyataannya, proses yang selama ini terjadi tidak pernah memperluas peluang mobilisasi vertikal dalam perekonomian. Coba perhatikan, seberapa banyak pemain baru individual atau korporasi yang menanjak sejak reformasi... Bukankah hanya itu-itu saja. Parahnya lagi, mungkin saja ada beberapa yang baru, tetapi terkait erat dengan mereka yang menapaki mobilisasi vertikal jalur politik...

Bukankah semua pihak sadar, pemerintah sendirian tidak mungkin mampu menyediakan jutaan lapangan kerja yang dibutuhkan untuk mengurangi tingkat pengangguran Indonesia, apalagi sampai memotong setengahnya??? Tapi, bukankah kita mendapat pelajaran dari krisis 1997, bagaimana dampaknya ketika perusahaan-perusahaan besar yang dibanggakan karena mampu membuka lapangan kerja yang besar, bangkrut karena salah urus dan menimbulkan pengangguran dalam jumlah besar??? Pelajaran itu pun masih ditunjukan juga oleh krisis keuangan yang kini sedang berlangsung... Lantas apa salahnya jika kita bisa semakin memperlebar pintu masuk atau memperluas lapangan yang bisa membuat setiap orang memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilisasi vertikal dalam perekonomian dengan berusaha mandiri... Bukankah Yunus telah membuktikan bahwa itu bisa dilakukan??? Memang sebagai homo economicus, pemerintah cenderung bekerja efisien dengan membuka kesempatan kepada mereka yang bisa dengan cepat membuka lapangan kerja banyak.

Kalau pun kesempatan kerja terbuka luas dan pengangguran berkurang, struktur kemiskinan tidak terselesaikan di akarnya karena hanya bertopang di lahan yang sempit yang dimiliki segelintir. Selain itu, struktur tinggi yang bertopang di lahan sempit, meskipun sepertinya efisien, tidak tahan menghadapi terpaan angin kencang apalagi goncangan gempa bumi. Memperluas lahan akan memperkokoh struktur tinggi dalam menghadapi berbagai gejolak. 

Setelah itu, masih juga ada persoalan kita yakni, mengupayakan agar peluang mobilitas vertikal yang diperluas harus bisa juga mengupayakan terciptanya "keadilan" yang semakin bisa membuka peluang terciptanya pemerataan kesejahteraan. Bukankah bila ini bisa diupayakan, maka pasar kita yang potensial akan menjadi pasar yang semakin riil... yang pada gilirannya akan semakin menciptakan peluang yang luas bagi pertumbuhan???

Saya kira kegembiraan yang dirayakan di AS setidaknya bisa memberi kita harapan baru... Tetapi, yang masih mengganjal, akankah pemilu Indonesia sepanjang tahun 2009 menghasilkan perubahan yang memperluas peluang mobilisasi vertikal dalam perekonomian... atau setidaknya memperluas peluang berusaha atau memulai usaha bagi semua lapisan... dan tentunya juga perbaikan formalitas demokrasi yang membuat persaingan mobilitas vertikal dalam politik semakin transparan dan terbuka.

Mungkin ini hanya impian di siang bolong... karena kita mungkin masih butuh waktu untuk berproses... tapi apa salahnya bermimpi... 

Tuesday, December 16, 2008

Prof. Iskandar Alisyahbana ... Selamat Jalan

Saya tidak pernah bermimpi akan mengenalnya, Profesor Iskandar Alisyahbana, mantan rektor ITB pada 1970-an, yang gegap gempitanya pada masa itu, pasti semua orang tahu. Maklum, waktu beliau menjadi rektor, saya masih duduk di bangku SD.

Pada sekitar Maret-April, saya mengikuti beberapa pertemuan dengan kawan-kawan yang berniat memanfaatkan panas kawah gunung api guna membangkitkan listrik (closed circuit), yang dipimpin pak Reka Rio. Suatu saat, kawan-kawan itu juga membicarakan adanya upaya Profesor Iskandar merancang dan membuat turbin dan generator listrik yang memanfaatkan arus laut.

Selang beberapa waktu kemudian, HP saya berdering pada suatu siang. Saya angkat, dan di seberang sana, terdengar suara lantang dan lugas. "Apakah saya bisa bicara dengan saudara Irfan Nasution?"

"Ya, betul, selamat siang, pak," ucap saya saya.

"Perkenalkan, saya, Iskandar Alisjahbana, mantan rektor ITB ... dst ... dst. Saya senang mendengar Anda dan kawan-kawan yang muda mau berpartisipasi mengembangkan energi alternatif ... Saya sedang mengembangkan turbin dan pembangkit listrik yang memanfaatkan air laut ... Sudah ada dua prototipe turbin yang saya buat dengan uang sendiri... Nah, saya butuh bantuan untuk mencarikan dana tambahan... karena paling tidak perlu dibuat lima prototipe agar percobaan bisa berjalan baik..."

Saya kaget, bingung dan terbengong-bengong ditelepon beliau yang terus nyerocos, hampir tanpa koma. Betapa tidak, beliau tanpa basa-basi, tanpa perlu segala embel-embel, menelepon saya hanya karena semangatnya mengembangkan energi alternatif bisa terwujud. Dari mana pula beliau dapat nomor HP saya?

Ketika saya masih bingung, beliau bertanya, "Kapan kita bisa ketemu?"

Akhirnya, kami sepakati kita akan bertemu di Bandung, di Politeknik Manufaktur Bandung (dulu Politeknik Mekanik Swiss).

Pertemuan itu direncanakan pukul 10.00, dan saya tahu, beliau berangkat dari Jakarta. Pukul 9:00, beliau sudah menelepon saya. "Saudara Irfan, saya sudah di Polman. Anda sudah di mana?"

Saya seperti biasa memang agak telat, selain karena macet, saya juga menunggu kawan di daerah Pasar Minggu, yang kebetulan KRLnya agak telat. Saya jawab, "Prof. maaf, saya baru sampai Karawang Timur. Mungkin agak telat sampai Bandung, kira-kira setengah jam."

"Baik. Saya tunggu saja di sini."

Saya tiba di Polman memang seperti perkiraan, telat setengah jam. Saya masuk ke ruang pertemuan, dan kaget karena selain Prof. Iskandar, juga ada Prof. M.T. Zen, Prof. Reka Rio dan kawan-kawan lain dari Polman, Politeknik Bandung (PolBan), Direktorat Vulkanologi, dan lain-lain.
Di antara yang hadir, hanya saya dan kawan yang terhitung paling muda. Saya sudah mengkeret, rendah diri. Selain karena datang paling telat, juga saya tidak pernah memiliki latar pendidikan teknik. Tetapi, kawan-kawan itu menghargai minat saya mengembangkan energi alternatif, karena saat itu sudah ada tanda-tanda harga minyak bumi yang terus meningkat, juga kelangkaan listrik. Itu melegakan ...

Setelah memperkenalkan diri masing-masing, maka presentasi pun dimulai... datar... Tetapi, ketika tiba giliran memberi komentar, saya terkaget, dengan bicara Prof. Iskandar yang lugas dan lantang... Waduh, kok setua ini (maaf ya...) masih berenergi dan bersemangat tinggi. Waktu itu, beliau menjelaskan tentang banyaknya alternatif sumber energi yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Selain kawah gunung api (Indonesia punya lebih dari 120 kawah yang masih aktif), beliau mengingatkan mengenai hampir 2/3 wilayah Indonesia yang merupakan lautan dan pertemuan dua samudera besar yang menghasilkan arus yang bisa dimanfaatkan. Beliau sendiri sudah mulai merancang turbinnya dengan memanfaatkan teknologi yang sudah dikembangkan oleh Prof. Alex Gorlov di Amerika, juga generatornya sudah dikembangkan beliau dengan bantuan seorang prof dari Inggris. Untuk keperluan itu, beliau menyempatkan diri bertemu dengan keduanya di AS dan Inggris (menurut kawan-kawan, maklum prof Iskandar punya modal besar).

Di sini, komentar beliau agak lucu dan menarik. "Saya tidak mengembangkan turbin ini dari dasar. Tetapi, dari Internet saya ketemu nama Profesor Alexander Gorlov. Saya surati Gorlov dan saya kenalkan diri siapa saya, yang kebetulan sama-sama bernama Iskandar seperti Gorlov. Akhirnya, Gorlov bersedia memberikan patent dan cetak biru turbinnya. Saya contek saja. Kalau urusan gini, nyontek itu boleh-boleh saja, kecuali kalau lagi ujian!!!"

Beliau juga sempat menceritakan bagaimana upaya beliau membangun inkubasi bisnis di ITB. Dan kalau sudah bicara subyek ini, pasti akan panjang lebar. Beliau sangat mendorong bagaimana kemampuan dan penguasaan di bidang teknologi yang dikombinasikan dengan entrepreneurship, bisa meningkatkan keunggulan dan daya saing bangsa. "Perguruan tinggi jangan hanya jadi menara gading (ivory tower)," begitu tegas Prof. Iskandar.

Nah, yang subyek ini kebetulan saya agak kuasai. Saya menyatakan pendapat yang agak berbeda. Saya sampaikan, "Sebenarnya, asal disiapkan akses yang dibutuhkan seperti, modal, teknologi produksi, teknologi pemasaran, akses pasar, pasti masyarakat bisa... Tidak melulu harus dilakukan oleh kawan-kawan lulusan perguruan tinggi, tetapi perguruan tinggi bisa menjadi energi penggerak atau pendorongnya bagi masyarakat luas. Sehingga, partisipasi masyarakat bisa meningkat luas, " begitu komentar saya.

Saya sampaikan juga contohnya. Saya timpali juga, "Bukankah Indonesia selain dikenal sebagai bangsa pelaut, juga sebagai saudagar... mereka menggunakan laut untuk berdagang bahkan sampai ke Madagaskar dan Afrika Selatan ..." Beliau agak terkejut didebat begitu.

"Anda sekolah di mana?" tanya beliau.

"Saya lulusan UI, tepatnya Universitas Indonesia."

"Fakultas?"

"Hukum, prof."

“Itu temannya dari mana?”

“Dari Sosiologi dan Filsafat Agama, prof,” jawab kawan saya.

Beliau geleng-geleng kepala, entah apa maknanya...

Pertemuan pun usai... saya kira saya hanya akan bertemu beliau sekali itu saja...

Tetapi, ternyata energi dan semangat beliau tidak pernah habis. Sejak itu, saya beberapa ditelepon, uniknya, selalu setiap Sabtu pagi, antara pukul 05.30-06.30. Bayangkan... di hari libur, sepagi itu beliau menelepon... hanya untuk berdiskusi... termasuk ketika ramai diberitakan kasus penemuan blue energy Joko Suprapto... beliau menyampaikan keluhannya hampir satu jam, bertelepon dengan saya, sedari pukul 5:30 pagi...

Saya sempat beberapa kali lagi bertemu beliau. Juga, saya sempat bertemu di kantor Kebon Kacang. Di berbagai pertemuan itu, saya mendapat banyak pelajaran berharga. Pertama, beliau tidak pernah merasa sebagai senior, tahu segalanya... padahal beliau seorang profesor, mantan rektor ITB, siapa yang tidak kenal... Kedua, masih sebagai senior, beliau mencari sendiri no HP saya (akhirnya saya tahu dari pak Reka Rio), hanya karena bersemangat untuk segera mewujudkan gagasannya. Ketiga, beliau selalu ingin menyiapkan generasi penerus... Selain saya dan kawan-kawan, ada beberapa kelompok lain yang beliau bina dalam kaitan dengan energi alternatif, termasuk mahasiswa ITB dan Polban. Keempat, semangat dan energinya tidak pernah habis, tidak kenal waktu, tidak kenal Sabtu atau Minggu... Kelima, disiplin... terutama tepat waktu... Terakhir, semangat itu tercermin dari gaya bicaranya yang berapi-api, sambil pukul-pukul meja... (Gaya ini sempat membuat saya kaget...)

Setelah itu, beliau kembali mengajak bertemu. Kali ini, pada hari Minggu, 11 Mei 2008, (hari Minggu ???? Waduh-waduh... gak pernah patah semangat.), jam 10:00 pagi di rumah beliau di Ciumbuleuit, Bandung. Beliau ingin menunjukkan prototipe generator yang kebetulan ada di rumahnya, dan terus siangnya, melihat prototipe turbin di Polban.

Minggu pagi itu, setelah berbasa-basi, kami segera ditunjukan prototipe generator listrik yang bisa menghasilkan daya 300 watt di garasi rumahnya. Meskipun masih prototipe (dengan bentuk yang masih seadanya), saya bisa melihat bagaimana kesungguhannya dalam mencoba dan menerapkan sesuatu... dan tentunya agar bisa dimanfaatkan masyarakat... Garasi itu laiknya laboratorium sederhana. Asistennya, ya, para pesuruh/pembantunya di rumah itu. Ini menggambarkan juga bagaimana beliau bisa melibatkan mereka. Profesor atau akademisi yang jempolan tentunya bisa menjelaskan setiap persoalan dalam bahasa sederhana, bukan dengan penjelasan yang rumit-rumit.

Setelah menyaksikan dan mendapat penjelasan tentang generator, kami pun meluncur ke Polban untuk melihat turbin Gorlov. Nah, kali ini yang menjelaskan bukan hanya beliau, tetapi juga salah seorang kader mudanya, pak Undiana Bambang. Dua prototipe turbin itu sudah pernah diujicoba di Jatiluhur, tetapi beliau berkeinginan dicoba di laut agar bisa mendapat hasil yang sebenarnya. "Saudara Irfan, mungkin bisa bantu dengan teman-teman yang mengerti laut. Coba tolong carikan perairan yang kecepatan arusnya 2 mil per sekon," begitu permintaan beliau.

Sayangnya, sebelum saya bisa mewujudkan upaya beliau untuk melakukan uji-coba di laut sekitar Teluk Jakarta, yang sempat kami bicarakan, beliau keburu dipanggil sang Khalik...

Selamat jalan prof Iskandar... Inna lillahi wa inna ilaihi Rajiun


Prof. Iskandar (tengah, berbatik biru) sedang berbicara dalam pertemuan di Polman, Bandung, 21 April 2008


Prof. Iskandar (paling kiri) sedang mendengarkan paparan dalam pertemuan di rumah beliau, Bandung, 11 Mei 2008

Menjelaskan cara kerja generator listrik yang akan di pasang di atas turbin Gorlov, yang diceburkan di laut,
untuk memanfaatkan arus laut dari segala arah sebagai tenaga penggeraknya.


Menjalankan generator

Satu unit prototipe turbin Gorlov.
Dua unit prototipe turbin Gorlov ditumpuk jadi satu, yang akan dimasukan ke dalam laut.
Jumlah tumpukan tergantung kedalaman dan besarnya arus laut.



Dua unit turbin Gorlov dalam perbanding dengan tinggi manusia.


Pak Undiana Bambang sedang menjelaskan cara kerja turbin Gorlov.

Prof Iskandar memberi penjelasan tambahan.

Monday, December 15, 2008

Angkot oh angkot ...

Angkot ugal-ugalan, berhenti seenaknya untuk menurunkan dan menaikkan penumpang, atau ngetem di sembarang tempat, pasti semua orang sudah merasakan kesalnya...

Tapi saya punya beberapa catatan ...

Kebetulan saya sering melaju antara Depok dan Bogor, dan sekali-kali memanfaatkan jasa angkot ...

Di Bogor, ada keunikan tersendiri. Pada beberapa jurusan yang menghubungkan Kota dan Kabupaten Bogor, kalau Anda perhatikan pasti ada dua warna angkot yang melayani rute tersebut. Semisal, angkot dari Pasar Anyar (Kota Bogor) ke Bojong Gede (Kab. Bogor). Angkot warna hijau melayani rute (yang tertulis di badan angkot) Pasar Anyar-Bojong Gede. Sementara, angkot warna biru melayani Bojong Gede-Pasar Anyar. Kalau ditanya kenapa begitu, tidak seorang pun tahu jawabnya. Yang mereka tahu, angkot di Bogor diatur oleh DLLAJ Propinsi Jawa Barat karena angkot melayani rute AKDP alias Antar Kota Dalam Propinsi...
Yang menjadi masalah jumlah angkot di Bogor jadi membludak... Bahkan hijaunya Bogor bukan lagi karena tanaman dan pohon rindang, melainkan karena banyaknya angkot.

Tapi di Depok, angkot yang hanya diatur oleh DLLAJ Kota Depok, jumlahnya tetap saja membludak. Bagi Anda yang pernah kemalaman pulang ke atau dari Depok, coba Anda lihat di pertigaan Jl Margonda, Jl A R Hakim atau di seberang Terminal Depok. Pernahkah Anda tidak melihat satu angkot pun? Saya kira jam berapa pun Anda memerlukannya malam hari, mulai dari jam 10 malam sampai subuh, Anda tidak akan pernah merasakan kekurangan...

Kalau kita anggap angkot beroperasi 24 jam, dan maksimal seorang supir bisa mengemudikan angkota selama 8 jam, maka dalam sehari angkot perlu mempekerjakan 3 orang supir bergantian. Bisa dibayangkan berapa tenaga kerja yang bisa diserap oleh sektor angkot (yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan mereka pekerjaan yang layak atau sebaliknya menyediakan bagi publik transportasi yang layak ???) Saya dengar-dengar angkot rute 03 Depok-Sawangan atau rute 02 Terminal Depok - Depok II atau rute 06 Terminal Depok - Simpangan Depok/Cimanggis, masing-masing berjumlah sekitar 1.000-1.500 angkot. Berarti ada sekitar 3.000 sampai 4.500 tenaga supir yang tertampung mencari nafkah.

Sistem yang berlaku bagi pengemudi angkot adalah begitu dia mengemudikan angkot maka seluruh tanggung jawab ada di pundaknya. Kalau setoran yang menjadi kewajibannya kepada pemilik tidak terpenuhi, supir angkot dianggap berutang. Dia juga bertanggung jawab atas kerusakan kecil, BBM, penumpangnya dan berbagai retribusi lain... Kalau terjadi kecelakaan maka tanggung jawabnya bukan hanya kepada korbannya, tetapi juga kepada pemilik angkot...
Begitu berat beban mereka???

Tapi, di tengah berbagai perdebatan mengenai dicabut tidaknya subsidi BBM, tidak pernah ada yang mengetahui atau memperhitungkan betapa besarnya subsidi yang diberikan (bukan diterima lho!) oleh supir angkot dan bus kota, misalnya.

Lha, masa supir memberikan subsidi? Ya! Bukankah mereka mau mengangkut anak-anak sekolah dengan ongkos yang jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Nah jasa para supir angkot dan bus kota terhadap para pelajar ini, sepertinya belum ada yang ngeh.

Coba deh anda perhatikan...

Sekadar Berbagi Menjelang 2009

Yang tengah menjadi terus berusaha menjaga citra, tapi sepertinya kurang mendasar

Yang ingin menantang mengusulkan yang juga tidak mendasar

Bukankah, seharusnya ada yang ditawarkan, sebagaimana kondektur bis selalu berteriak-teriak ke arah mana jurusan bus/ bus kota/ angkot mereka hendak menuju???

Kalau hanya meneriakkan atau menarik-narik penumpang supaya menaiki bus/ bus kota/ angkot atau dengan menawarkan kenyamanannya saja ... tanpa memberitahukan tujuan, adakah penumpang yang naik?

Kalau kita sebagai manusia ingin menjadi sesuatu selama hayat kita di kandung badan, tidakkah kita sebagai bangsa memiliki keinginan yang sama???